Santri 14 Tahun Diduga Dianiaya Oknum Guru, Keluarga Desak Polda Jambi Segera Periksa Terduga Pelaku

Jambipos Online, Muarojambi- Dugaan kekerasan terhadap seorang santri berusia 14 tahun di Pondok Pesantren Sabilul Jannah, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Di saat MP masih menjalani perawatan intensif di RSUD Raden Mattaher Jambi akibat luka-luka yang dialaminya, keluarga korban mendesak Polda Jambi bergerak cepat mengusut dugaan penganiayaan yang disebut melibatkan seorang oknum guru berinisial MH.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Korban masih berusia anak, dugaan kekerasan disebut terjadi di lingkungan asrama pesantren, dan keluarga kini menunggu langkah konkret penyidik untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

Ibu korban, Irmawati, bersama kakak kandung korban, Sela Mardiah, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi. Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut laporan kepolisian yang dilayangkan Irmawati pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Didampingi tim kuasa hukum, keduanya mendatangi Gedung Ditreskrimum Polda Jambi untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak kekerasan yang dialami MP.

Kuasa hukum keluarga korban, Ericson P. O. Hutasoit, membenarkan pemeriksaan tersebut oleh penyidik Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta/PPA) Ditreskrimum Polda Jambi.

“Ya, benar, klien kita sudah dilakukan pemeriksaan di Polda Jambi,” ujar Ericson, Kamis, 15 Oktober 2026.

Penyidik Didesak Segera Periksa Terduga Pelaku

Pemeriksaan terhadap ibu dan kakak korban menjadi salah satu tahapan penting dalam penanganan perkara ini. Namun, bagi keluarga, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada pemeriksaan saksi dari pihak korban.

Mereka mendesak penyidik segera menindaklanjuti keterangan yang telah disampaikan dengan memeriksa MH, sosok yang disebut sebagai terduga pelaku, serta mendalami seluruh bukti yang relevan.

LBH Makalam, melalui tim kuasa hukum keluarga, juga meminta Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut.

“LBH Makalam meminta Kapolda Jambi, Irjen Pol Widodo, segera menangkap terduga pelaku agar proses hukum berjalan cepat dan transparan,” ujar Ericson.

Desakan tersebut menjadi pengingat bahwa perkara dugaan kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan yang cepat, profesional, dan terukur. Setiap keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, serta bukti lain yang berkaitan dengan peristiwa itu perlu ditelaah secara menyeluruh.

Langkah hukum terhadap MH harus didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, asas praduga tak bersalah tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan laporan dugaan kekerasan terhadap anak berlarut-larut tanpa kejelasan perkembangan penanganan.

Dugaan Korban Lain Harus Diusut

Persoalan ini semakin serius setelah tim kuasa hukum mengungkapkan adanya dugaan korban lain yang mungkin mengalami perlakuan serupa di lingkungan pesantren tersebut.

Kuasa hukum lainnya, Yuda Pratama, menyampaikan indikasi tersebut tanpa merinci identitas maupun jumlah korban yang diduga terlibat. “Dugaan ada korban lainnya,” kata Yuda.

Informasi itu perlu ditindaklanjuti secara hati-hati oleh penyidik. Jika memang terdapat anak lain yang mengalami kekerasan, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keterangan secara aman, tanpa intimidasi maupun tekanan dari pihak mana pun.

Penyidik juga perlu mendalami apakah dugaan peristiwa yang disampaikan keluarga merupakan kejadian tersendiri atau memiliki keterkaitan dengan dugaan tindakan lain di lingkungan pesantren.

Pengusutan kemungkinan adanya korban lain menjadi penting untuk memastikan bahwa penanganan perkara tidak hanya berfokus pada satu laporan, tetapi juga mampu mengungkap fakta lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.

Perlindungan identitas anak dan kerahasiaan keterangan mereka harus menjadi prioritas selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung.

Luka Korban dan Tanggung Jawab Lingkungan Pendidikan

Menurut tim kuasa hukum, dugaan kekerasan yang dialami MP mengakibatkan luka lebam di bagian mata dan berdampak pada kondisi kesehatannya. Hingga berita ini disusun, korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Kondisi tersebut menambah urgensi bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap penyebab luka, kronologi peristiwa, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.

Yuda menegaskan bahwa alasan mendidik atau mendisiplinkan anak tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan.

“Mendidik anak tidak boleh diwarnai dengan kekerasan, apalagi hingga mengakibatkan luka lebam di bagian mata serta mengganggu kondisi kesehatan dan masa depan anak,” tegasnya.

Lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan membangun masa depan. Ketika muncul dugaan kekerasan di tempat yang seharusnya memberikan perlindungan, persoalannya tidak cukup dipandang sebagai konflik biasa antara pendidik dan peserta didik.

Akan tetapi, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, penyidik tetap harus menguji keterangan para pihak, bukti medis, serta fakta-fakta lain secara objektif.

Polda Jambi Dituntut Memberikan Kejelasan

Kini, perhatian tertuju pada langkah lanjutan Ditreskrimum Polda Jambi. Setelah ibu dan kakak korban diperiksa, masyarakat berhak berharap agar penanganan laporan ini berjalan transparan, dengan tetap menghormati proses hukum dan hak semua pihak.

Pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan, pendalaman keterangan saksi, pencocokan bukti medis, serta penelusuran kemungkinan adanya korban lain merupakan bagian penting dari upaya mengungkap perkara secara utuh.

Jika bukti yang diperoleh telah memenuhi persyaratan hukum, penyidik dapat mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, keputusan mengenai penahanan harus didasarkan pada syarat hukum dan pertimbangan penyidik, bukan semata-mata tekanan publik.

Keluarga dan tim kuasa hukum berharap kasus ini dituntaskan secara adil, bukan hanya demi memperoleh kepastian hukum bagi MP, tetapi juga untuk memastikan bahwa dugaan kekerasan terhadap anak tidak diabaikan.

Kasus ini membutuhkan lebih dari sekadar pemeriksaan awal. Publik menunggu kejelasan: apa yang sebenarnya terjadi pada MP, bagaimana dugaan kekerasan itu bisa terjadi di lingkungan asrama, dan apakah ada anak lain yang mengalami perlakuan serupa?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut harus ditemukan melalui penyidikan yang serius, profesional, transparan, dan berpihak pada perlindungan hak anak—tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.(JPO-Rel/AsenkLeeSaragih)