Kabut Asap Jambi Makin Mengkhawatirkan, Aktivis Desak Presiden Copot Menteri Kehutanan

Foto Ilustrasi. (JPO)

Jambipos Online, Jambi- Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Jambi dinilai semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut memicu sorotan terhadap pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama terkait penanganan kebakaran dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Aktivis Jambi, Abdullah, menilai penanganan karhutla di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, belum menunjukkan hasil yang maksimal. Ia bahkan mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

"Saya meminta ketegasan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencopot Menteri Kehutanan karena dinilai tidak becus dalam menjalankan tugasnya," kata Abdullah saat dikonfirmasi.

Menurut Abdullah, kehadiran Menteri Kehutanan di Provinsi Jambi yang disebut telah dilakukan beberapa kali belum memberikan dampak signifikan terhadap penanganan karhutla.

Ia mempertanyakan kunjungan pemerintah yang menurutnya belum sepenuhnya menyasar wilayah dengan kondisi kebakaran paling parah.

"Sudah tiga kali datang ke Provinsi Jambi, tetapi tidak berefek apa-apa. Ketika datang, lokasi yang dikunjungi justru bukan titik kebakaran yang paling parah. Padahal titik api di Jambi masih banyak," ujarnya.

Kabut asap semakin parah di Kota Jambi, Kamis (8/10/2026).(IST)

meminta pemerintah pusat tidak menjadikan kunjungan ke lokasi karhutla sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, penanganan kebakaran membutuhkan tindakan nyata, terukur, dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang memiliki titik api cukup banyak.

"Tolong Bapak Presiden Prabowo, jangan sampai Menteri Kehutanan hanya datang untuk acara seremonial dan berkunjung ke area yang titik apinya sedikit. Sementara titik api yang banyak dan parah, khususnya di Jambi, justru harus mendapat perhatian lebih," tegasnya.

Soroti Penegakan Hukum terhadap Korporasi

Selain persoalan penanganan di lapangan, Abdullah juga menyoroti aspek penegakan hukum. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut secara serius setiap pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Menurut dia, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap perusahaan atau korporasi apabila ditemukan bukti keterlibatan maupun kelalaian dalam kasus karhutla.

"Kami meminta penegakan hukum setegas-tegasnya tanpa pandang bulu. Kami melihat sampai hari ini belum ada satu pun korporasi di Jambi yang dijadikan tersangka," katanya.

Ia menilai, penegakan hukum menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mencegah karhutla kembali terjadi. Menurutnya, tanpa adanya tindakan hukum yang tegas, upaya pencegahan kebakaran akan sulit memberikan efek jera.

Khawatir Dampak Kabut Asap terhadap Masyarakat

Abdullah juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Ia menyebut kualitas udara yang memburuk berpotensi mengganggu aktivitas dan kesehatan warga apabila kondisi tersebut terus berlangsung.

Ia bahkan menggunakan istilah "senjata pembunuh massal" untuk menggambarkan bahayanya paparan udara yang tercemar asap apabila tidak segera ditangani.

"Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, masyarakat akan kesulitan bernapas. Udara yang dihirup bukan lagi udara sehat, tetapi udara yang berbahaya," ujarnya.

Abdullah menilai masyarakat Jambi menjadi kelompok yang paling dirugikan akibat kondisi tersebut. Ia menyebut sekitar 2,5 juta penduduk Jambi berpotensi terdampak apabila karhutla dan kabut asap tidak segera dikendalikan.

"Inilah yang kami anggap sebagai kelalaian pemerintah pusat dan daerah karena yang menjadi korban adalah masyarakat, khususnya di Jambi. Sekitar 2,5 juta masyarakat Provinsi Jambi akan menjadi korban," katanya.

Aktivis Jambi, Abdullah.

Desak Gubernur Jambi Ambil Langkah Lebih Tegas

Tak hanya pemerintah pusat, Abdullah juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah lebih tegas. Ia mendorong Gubernur Jambi mengumpulkan seluruh perusahaan pemegang konsesi, pemangku kepentingan, serta pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi atas persoalan karhutla.

Menurutnya, harus ada komitmen dan keputusan bersama mengenai tanggung jawab atas lahan yang terbakar.

"Siapa pun yang memiliki lahan dan lahannya terbakar, harus bertanggung jawab. Sengaja ataupun tidak sengaja, ini yang kami tunggu dari keputusan Gubernur," katanya.

Ia menilai kondisi karhutla di Jambi yang disebut telah berlangsung sekitar dua bulan membutuhkan respons luar biasa dari seluruh pihak. Penanganan tidak cukup hanya dengan pemadaman ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga harus dibarengi pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum.

Minta Pemerintah Tidak Saling Lempar Tanggung Jawab

Abdullah juga mengkritik pernyataan yang menurutnya cenderung mengaitkan memburuknya kabut asap dengan faktor nonteknis seperti angin atau asap kiriman dari wilayah lain.

Ia meminta pemerintah lebih fokus pada langkah konkret untuk menangani sumber kebakaran dan memastikan masyarakat mendapatkan udara yang aman.

"Jangan menyalahkan faktor nonteknis seperti karhutla dan kabut asap akibat angin atau asap kiriman. Itu semua omong kosong kalau tidak dibarengi dengan upaya nyata untuk menangani sumber masalah," tegasnya.

Menurut Abdullah, kondisi kabut asap yang terus terjadi seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat.

Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada kunjungan pejabat atau kegiatan simbolis di lapangan. Pemerintah, kata dia, harus menunjukkan langkah konkret agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban pencemaran udara.

Catatan: Pernyataan mengenai jumlah penduduk terdampak, status tersangka korporasi, durasi karhutla, serta kondisi kualitas udara perlu diverifikasi dengan data resmi dan keterangan dari instansi terkait sebelum dipublikasikan sebagai fakta. Tuduhan atau kritik terhadap pejabat/pemerintah sebaiknya tetap ditempatkan sebagai pernyataan narasumber, dan pihak yang dikritik diberi ruang untuk memberikan tanggapan.(JPO-AsenkLeeSaragih)