DPRD Kota Jambi Gelar Rapat Paripurna, Bahas Penyempurnaan Perubahan APBD 2026 dan Tiga Ranperda

Jambipos Online, Jambi- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Jambi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwal) tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (6/10/2026) tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., didampingi unsur pimpinan DPRD dan dihadiri anggota DPRD Kota Jambi.

Turut hadir Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Selain membahas penyempurnaan dokumen perubahan APBD, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian jawaban pihak eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi Tahun 2026.

Penyempurnaan Perubahan APBD 2026 Jadi Agenda Penting

Penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jambi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian penting dalam proses pembentukan kebijakan anggaran daerah.

Evaluasi pemerintah provinsi menjadi salah satu tahapan untuk memastikan rancangan kebijakan anggaran kabupaten dan kota selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan yang berlaku.

Dalam proses tersebut, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku. Penyempurnaan juga menjadi bagian dari upaya menjaga konsistensi antara dokumen perubahan APBD dan peraturan kepala daerah yang mengatur penjabaran anggaran.

Perubahan APBD sendiri memiliki peran strategis dalam menyesuaikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terhadap perkembangan kondisi fiskal serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran berjalan.

Karena itu, proses penyempurnaan dokumen anggaran menjadi perhatian penting, mengingat kebijakan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, penyediaan layanan publik, dan penggunaan keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat.

Jawaban Eksekutif atas Pandangan Fraksi

Agenda kedua rapat paripurna adalah penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap tiga Ranperda yang disampaikan untuk dibahas pada 2026.

Dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah, pandangan umum fraksi merupakan bagian dari fungsi pembahasan legislatif. Melalui tahapan ini, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pertanyaan, masukan, kritik, maupun catatan terhadap substansi rancangan regulasi yang diajukan.

Jawaban eksekutif menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap berbagai pandangan tersebut. Tahapan ini penting untuk memperjelas tujuan pengaturan, menyamakan pemahaman antara legislatif dan eksekutif, serta menjadi bahan dalam pembahasan lanjutan rancangan peraturan daerah.

Kualitas pembahasan Ranperda menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan regulasi yang memiliki dasar hukum kuat, dapat diterapkan secara efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Jambi.

Meski demikian, nama serta substansi ketiga Ranperda yang dibahas belum dirinci dalam informasi kegiatan yang tersedia.

Sinergi Legislatif dan Eksekutif

Kehadiran Wakil Wali Kota Jambi bersama unsur Forkopimda dan jajaran OPD menunjukkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dalam agenda formal DPRD tersebut.

Hubungan kerja antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah kota sebagai unsur eksekutif memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan daerah, baik yang berkaitan dengan penganggaran maupun pembentukan regulasi.

DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan serta penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangannya. Koordinasi kedua unsur tersebut diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, pembahasan perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tidak hanya menjadi agenda administratif antarlembaga, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas kebijakan publik.

Masyarakat tentu berharap setiap tahapan pembahasan anggaran dan regulasi di Kota Jambi dapat berjalan sesuai ketentuan, dilakukan secara transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik.(JPO-ADV-AsenkLeeSaragih)