Menjaga Polri Selalu di Bawah Presiden

Dr Noviardi Ferzi SE MM

Oleh : Dr Noviardi Ferzi SE MM

​Wacana mengenai reposisi Polri ke bawah kementerian kembali muncul ke permukaan. Secara sepintas, ide ini terlihat sebagai upaya "merapikan" birokrasi. Namun, jika dibedah melalui kacamata sosiologi keamanan dan psikologi sosial, menempatkan Polri di bawah kementerian bukan sekadar urusan perpindahan kotak dalam bagan organisasi, melainkan pertaruhan terhadap legitimasi negara dan rasa aman kolektif.

​Secara sosiologis, keamanan adalah instrumen kedaulatan, bukan sekadar urusan administratif. Max Weber pernah mengingatkan bahwa negara adalah satu-satunya entitas yang memegang monopoli kekerasan yang sah. Agar monopoli ini tidak disalahgunakan atau terfragmentasi, ia harus berpusat pada otoritas politik tertinggi yang memegang mandat langsung dari rakyat: Presiden. Ketika Polri berada langsung di bawah Presiden, ada garis tanggung jawab yang jelas. Rakyat tahu kepada siapa keamanan negara dipertanggungjawabkan.

​Dalam psikologi keamanan, masyarakat membutuhkan apa yang disebut sebagai authoritative reassurance—sebuah kepastian dari otoritas tertinggi. Dalam situasi krisis, seperti konflik horizontal atau ancaman terorisme, kehadiran Polri sebagai representasi langsung dari "tangan" Presiden memberikan ketenangan psikologis yang berbeda dibandingkan jika ia hanya dianggap sebagai unit di bawah kementerian. Kementerian bekerja dengan logika sektoral dan administratif, sedangkan kepolisian bekerja dengan logika keteraturan sosial yang fundamental.

​Risiko terbesar dari menempatkan Polri di bawah kementerian adalah ancaman politisasi sektoral. Menteri adalah aktor politik yang sering kali mewakili kepentingan partai atau koalisi tertentu. Menempatkan institusi pemegang senjata dan penegak hukum di bawah kendali aktor politik sektoral akan mengaburkan netralitas Polri. Sebaliknya, Presiden sebagai Kepala Negara berdiri di atas semua golongan, sehingga posisi Polri di bawahnya justru menjaga institusi ini agar tetap menjadi alat negara, bukan alat faksi politik.

​Rantai komando yang pendek antara Presiden dan Kapolri juga krusial bagi kecepatan respons. Keamanan dalam negeri bersifat dinamis; keputusan harus diambil dalam hitungan menit. Bayangkan jika keputusan strategis harus melewati "lorong gelap" birokrasi kementerian terlebih dahulu. Rantai yang panjang hanya akan menciptakan ambiguitas otoritas dan memperlambat negara dalam melindungi warga negaranya.

​Tentu, posisi Polri di bawah Presiden tidak boleh menjadi "cek kosong" kekuasaan. Profesionalisme harus tetap dipagari oleh pengawasan demokratis yang ketat. Di sinilah peran Kompolnas, DPR, dan lembaga peradilan menjadi sangat vital. Kuncinya bukan menjauhkan Polri dari Presiden, melainkan memperkuat sistem audit, etika, dan transparansi institusi tersebut.

​Akhirnya, dalam struktur sosial Indonesia yang masih memandang figur pemimpin sebagai pusat perlindungan, posisi Polri saat ini sudah sangat tepat. Memindahkan Polri ke bawah kementerian justru akan melemahkan simbol kehadiran negara di mata publik. Stabilitas nasional membutuhkan harmoni antara komando yang tegas dan pengawasan yang cerdas, dan itu hanya bisa dicapai jika Polri tetap berada dalam garis langsung di bawah mandat tertinggi rakyat. (Penulis Adalah Ekonom di Jambi)

Profile Singkat Penulis Noviardi Ferzi SE MM

Di Provinsi Jambi nama Dr. Noviardi Ferzi SE MM dikenal luas sebagai pengamat terkemuka yang berani menyuarakan kritiknya pada pemerintah daerah. Meski banyak pro dan kontra sejatinya keseharian Noviardi Ferzi dikenal sebagai sosok bersahaja namun cukup tajam dalam memberikan analisisnya dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik.

Noviardi Ferzi atau lengkapnya Dr Noviardi, SE, MM lahir di Jambi, 30 November 1978. Ia merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi dengan jabatan fungsional Lektor Kepala.

Dia menjadi dosen tetap di STIE sejak 2011 lalu hingga saat ini, sehingga sudah berkecimpung sebagai akademisi hingga saat ini 2026. Noviardi kecil menamatkan bangku Sekolah Dasarnya di SDN 18/IV/ Pasar Jambi pada tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikan jenjang SMP di SMPN DB 05 Kecamatan Jambi Timur pada tahun 1995.

Selanjutnya meneruskan pendidikan SMA nya di SMU Negeri 2 Jambi pada tahun 1997. Usai lulus SMA, Noviardi Ferzi melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Jambi tepatnya di fakultas Ekonomi, dan tamat pada tahun 2003.

Lanjut S2 juga di Universitas Jambi di fakultas yang sama, fakultas Ekonomi dan tamat pada tahun 2008. Dan menamatkan program Doktoral juga di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi pada 2021 lalu.

Selama perkuliahan Noviardi juga aktif berorganisasi, di internal kampus ia bahkan sempat menjabat sebagai Presiden Mahasiswa, tepatnya pada tahun 2001. Ia juga aktif di eksternal kampus di Himpunan Mahasiswa Islam.

Aktif juga di Board International Transparancy 2003-2007 dan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 2003-2013. Pengalaman kerjanya, ia pernah menjadi tenaga ahli DPRD Provinsi Jambi pada 2010 hingga 2015. Juga pernah sebagai Tenaga Ahli DPR RI sejak 2015 hingga 2024. (JPO-AsenkLeeSaragih)