RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut UU Palsu, Paparkan Tiga Alasan Mendasar UU Ini Bakal Mandul

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menandatangani draf RUU Perampasan Aset yang baru disahkan (ANTARA)

Jambipos Online, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan yang berlangsung setelah 18 tahun regulasi ini berada di parlemen. 

Rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati, setelah Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman memaparkan laporan perjalanan pembahasan.

Sebelum meminta persetujuan forum, Puan menegaskan bahwa UU Perampasan Aset disahkan sesuai prosedur legislasi tanpa desakan maupun paksaan dari pihak mana pun. "Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang," kata Puan sebelum mengesahkan UU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Puan menambahkan, pengesahan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah melalui 80 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja di 18 provinsi, serta penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan agar tidak tumpang tindih dengan regulasi lain seperti KUHP dan KUHAP. 

"Tadi juga disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucap Puan.

"Tadi juga dijelaskan sudah dilakukan meaningful participation, 80 kegiatan RDP dan RDPU, dan lakukan kunjungan kerja di 18 provinsi untuk dapat masukan dari seluruh elemen masyarakat, bahkan sudah kunjungan ke 46 dapil pemilihan untuk serap aspirasi akar rumput. Sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tak tumpang tindih dengan undang-undang lain, seperti KUHP dan KUHAP," tambah Puan.

Berbanding terbalik dengan klaim prosedural DPR, Indonesia Corru[tion Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai RUU ini sebagai RUU Perampasan Aset Palsu. Dalam catatan kritisnya, ICW menyoroti tiga persoalan mendasar yang membuat regulasi ini layak disebut palsu. Pertama, ulas ICW, Harta pejabat yang tidak wajar tidak bisa dirampas.

Ketentuan terkait illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat yang tidak sepadan dengan profil pendapatan dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hilang atau dihapus dari draf yang dibahas. Padahal ketentuan ini sebelumnya masih dipertahankan, namun ICW memantau klausul ini dihapus dalam draf tanggal 16 November 2026. "Dengan hilangnya klausul ini, harta janggal pejabat tidak dapat dirampas selama belum ada perkara pidana yang mengaitkannya," ulas ICW.

Kedua, UU ini tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu. Pengaturan dalam draf dinilai membatasi daya jangkau ke masa lalu melalui ketentuan non-retroaktif (Pasal 72) dan penundaan keberlakuan (Pasal 74), serta menaikkan ambang batas mekanisme non-conviction based (NCB) dari Rp100 juta pada draf 2023 menjadi Rp1 miliar dalam draf 16 November 2026. ICW mengilustrasikan kelemahan ini melalui pelajaran kasus masa lalu, seperti perkara Soeharto yang dihentikan (SP3) karena alasan kesehatan. Kemudian ada juga kasus perampasan aset kasus Tengku Azmun Jafar yang tidak maksimal tereksekusi dibanding nilai putusan, hingga kesenjangan antara LHKPN dan kerugian negara pada kasus Setya Novanto.

Ketiga, Badan pengelola aset tersentralisasi di bawah Presiden. Kewenangan pengelolaan aset diatur melalui badan bentukan Presiden dengan desain kelembagaan yang diserahkan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden (Pasal 53). Begitu pula badan pengawas yang pengaturannya merujuk pada Perpres (Pasal 61 dan 67). "ICW menilai pola tersebut mengarah pada sentralisasi di bawah kekuasaan eksekutif dan berisiko melemahkan independensi pengawasan," tegas laporan tersebut.

ICW menekankan, pemulihan aset hasil korupsi selama ini masih rendah dibandingkan besarnya kerugian negara. Hal ini terlihat dari tren vonis tahun 2024 di mana perampasan aset ke negara disebut masih berada di kisaran 4 persen dari ratusan triliun rupiah nilai kerugian. Atas pengesahan dan substansi undang-undang yang dinilai melemahkan ini, ICW dan koalisi membuka peluang menempuh pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menjadikan rekam ketertutupan pembahasan sebagai bagian dari bukti. (JPO-MAR)

0 Komentar

Komentar Dilarang Melanggar UU ITE