Oleh: Jamhuri
Menyangkut adanya kisruh pergeseran anggaran terhadap APBD Murni Provinsi Jambi Tahun 2027 yang akan datang senilai Rp. 25 Milyar Rupiah, yang semula telah disepakati sesuai azaz demokrasi dana yang dimaksud diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan tugas negara yang menjadi kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dialihkan secara sepihak oleh para oknum pemangku hak dan kewenangan kepentingan sesat sesaat dengan cara dengan sengaja mengangkangi etika dan filosofis sila ke empat Pancasila.
Hakikatnya yang bergeser itu bukanlah anggaran akan tetapi cara berpikir oknum pengidap kelainan kepribadian, maka untuk itu demi pencapaian tujuan negara dan wibawah serta kehormatan wakil rakyat sepertinya tak ada jalan lain selain daripada melakukan Tes Mental Ideologi terhadap oknum para wakil rakyat yang diduga mengidap Gangguan kepribadian (Personality Disorder) tersebut.
Jika terbukti secara syah dan meyakinkan dihadapan hukum perbuatan sebagaimana yang ramai dibicarakan kalangan dan informasi yang beredar luas ditengah-tengah masyarakat beberapa hari terakhir ini, dengan menggunakan perspective psikologi dan psikiatri artinya DPRD Provinsi Jambi dihuni oleh makhluk Tiga Serangkai Gelap (Dark Triad), yaitu pengidap Narsisme, Psikopati, dan Machiavellianisme, yaitu orang-orang dengan cara berpikir yang cenderung egois, manipulatif, dan kurang memiliki rasa empati.
Perubahan kepribadian dan cara berpikir tersebut merupakan suatu tantangan besar bagi Badan Kehormatan (BK) untuk mengembalikan para wakil sesat jalan pikiran dimaksud agar tak lagi menjadi kanibal sebagaimana mana adagium Manusia Serigala Bagi Manusia Lainnya (Homo Homini Lupus).
Terutama pengidap kelainan jenis Machiavellianisme dengan ciri individu yang licik, penuh perhitungan, dan akan cenderung menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi, dengan cara memanipulasi situasi maupun orang lain tanpa memikirkan aturan moral, dan etika.
Gangguan lainnya Kepribadian Antisosial (ASPD) Kondisi klinis ini ditandai dengan pola perilaku yang terus-menerus mengabaikan hak, perasaan, dan keselamatan orang lain, dengan ciri klinis penderita dimaksud sering berbohong, bertindak impulsif, serta tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain.
Tidak Cukup sampai pada kategori syndrome sebagaimana diatas gangguan berikutnya diikuti dengan suatu sikap yang disebut sebagai Gangguan Kepribadian Narsistik (NPD) yaitu suatu sifat yang membuat seseorang merasa dirinya paling penting, selalu haus akan pujian, dan gemar memanfaatkan orang lain.
Sederetan gangguan-gangguan yang hadir mengisi lingkaran kepala mereka yang membuata sel-sel otak para oknum dimaksd memiliki kepribadian yang pada umumnya sulit memahami perasaan orang di sekitarnya. Hingga membuat mereka dengan begitu tega melakukan perbuatan yang melanggar Etika.
Demi kepentingan pemenuhan cara berpikir yang terlahir dari otak kotor mereka telah dengan sengaja mengabaikan Etika dalam penganggaran keuangan negara yaitu berupa seperangkat nilai moral, prinsip, dan norma perilaku pancasilais yang wajib harus dipegang teguh oleh para pejabat negara maupun daerah serta aparatur pemerintah dalam merencanakan, menetapkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran public.
Sebab Negara ini menganut paham negara hukum (Rechtsstaat) dengan konsep utama yaitu Negara Kesejahteraan (welfare state) dan bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat). Untuk itu terdapat konstitusi yang berfungsi sebagai hukum tertinggi negara yang membatasi hak dan kewenangan pemerintah untuk mencegah kesewenang-wenangan dan melindungi hak-hak warga negara serta menempatkan Anggaran negara bukanlah uang milik penguasa, melainkan uang rakyat yang dihimpun dari pajak dan sumber daya lainnya, sehingga pengelolaannya wajib berlandaskan etika dan aturan hukum
Para pengidap gangguan kepribadian dimaksud otak sadarnya telah membusuk terkubur dalam dikegelapan psikis dimaksud hingga merubah secara ilegal filosofi wakil rakyat mencakup beberapa dimensi mendasar, antara lain seperti kontrak amanah dan pelayanan, tugas hakiki, yang secara filosofis seorang wakil rakyat bukan sebagai "penguasa" yang memerintah, tetapi sebagai pihak yang menggembala, melindungi, dan memastikan kehidupan masyarakat yang diwakilinya aman serta sejahtera.
Jabatan tersebut adalah sebuah kontrak moral dan amanah dari rakyat, dengan Representasi dan Kedaulatan di Tangan Rakyat dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raga akan tetap menjalankan Prinsip-Prinsip Demokrasi yang menyadari landasan utama mereka yang paling pundament dalam membuat kebijakan yaitu kesadaran atas filosofi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang di tuangkan dalam Sila Ke Empat.
Dimana musyawarah dan etika perwakilan bukan sekadar mekanisme prosedural pemungutan suara, melainkan proses yang beretika, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, serta mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Walaupun secara konstitusional mereka memiliki hak imunitas tidak lantas membuat mereka menjadi kebal hukum, rakyat yang mereka wakili menuntut akuntabilitas para wakil rakyat yang mengemban tugas ganda yaitu menyerap aspirasi dan melakukan fungsi pengawasan (check and balances) terhadap jalannya pemerintahan.
Telinga mereka dituntut mendengarkan secara jelas akan suara public, yang secara filosofis kepemimpinan wakil rakyat yang ideal menuntut keberpihakan yang jelas kepada public menjadi jembatan yang mendengar, memahami, dan mengeksekusi kebutuhan rakyat, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan.
Para pengidap gangguan kepribadian dimaksud sepertinya telah benar-benar lupa akan bentuk dan konsep negara ini sebagaimana diatas hingga mengikuti getaran kerusakan syaraf otaknya hingga telah dengan sengaja mengabaikan Prinsip Dasar Etika Penganggaran sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan penekanan pada prinsip pengelolaan keuangan dan anggaran negara wajib menjunjung tinggi prinsip tertib, dikelola secara administratif dan fisik secara teratur dan disiplin.
Dengan taat pada Peraturan Perundang-undangan, seluruh koridor hukum yang berlaku dan tidak melampaui kewenangan, efisien, menghasilkan keluaran (output) secara optimal dengan masukan (input) yang sekecil mungkin, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, keadilan dan kepatutan terhadap penggunaan anggaran berorientasi pada kepentingan publik yang luas, bukan kelompok atau kepentingan elit tertentu
Suatu tatanan Etika Penganggaran yang wajib harus dilakanakan yang mengandung nilai-nilai: Integritas Moral, dengan kewajiban harus menolak segala bentuk suap, gratifikasi, konflik kepentingan (conflict of interest), serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), orientasi pada Kesejahteraan Rakyat, dengan kata lain para pasien non klinis dimaksud wahib harus berpedoman dan menjunjung tinggi amanat konstitusional menyangakut Azaz-Azaz Umum Pemerintah yang Baik.
Mengingat perbuatan sebagaimana polemic dimaksud memancarkan aroma busuk pelanggaran hukum dan dengan merujuk pada prinsip Hukum Progresif yang menekankan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.
Serta dengan mempergunakan Konsep bahwa hukum adalah obat yang berakar kuat dalam adagium klasik Lex semper dabit remedium, yang secara harfiah berarti hukum akan selalu memberikan obat atau solusi dalam filsafat hukum, dapat diartikan suatu penegasan bahwa hukum bukan sekadar alat penghukum atau penghambat, melainkan instrumen penyembuh untuk memulihkan keadilan dan ketertiban sosial.
Mempedomani akar Pemikiran Filosofis tentang Penyakit Moral yang dikemukakan oleh Plato mengibaratkan pelanggaran hukum sebagai penyakit jiwa bagi pelakunya. Oleh karena itu, sanksi hukum harus berfungsi layaknya obat yang menyembuhkan moral pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
Sehubungan dengan hal itu demi DPRD Provinsi Jambi tidak dihuni oleh gerombolan pengidap gangguan penyakit moral ataupun gangguan kepribadian sebagaimana yang didugakan public beberapa hari terakhir maka kami akan membawa persoalan ini ke jalur hukum agar dapat dibuktikan dihadpan hukum di lembaga peradilan.(JPO-Penulis Adalah Direktur Eksektuive LSM Sembilan)

0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE