Noda Hitam Pekat Dan Busuk Di Gedung Rakyat


Oleh: Jamhuri

Cukup miris membaca data yang diekspost oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi via kanal resminya https://aclc.kpk.go.id/ menyangkut akumulasi indikasi pikiran kotor dan busuk para oknum penerima mandat rakyat, dengan sebutan sebagai Wakil Rakyat.

Termasuk dari DPRD Provinsi Jambi turut serta berperan active dalam menyumbang sejumlah nama untuk mendapatkan julukan sebagai sosok terpidana. Dimana data koruptor dimaksud memuat keterangan tentang tingginya akumulasi perkara korupsi sejak 2004 hingga Juli 2023 yang menyebutkan, terdapat sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD, yang merupakan terbanyak ketiga, di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta yaitu 399 kasus) dan pejabat eselon I-IV 349 kasus.

Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat keliru dalam menempatkan ekspektasi hingga mendelegasikan kepentingannya kepada pengidap gangguan kepribadian atau kelainan mental ideologi, hingga lebih dominan berbuat dan bertindak atas nama dan demi kepentingan tertentu sekalipun harus mengedepankan dan mengutamakan perbuatan atau tindakan pengkhianatan, serta mengesampingkan segala bentuk konsekwensi hukum yang akan diterima. 

Rumah Rakyat ataupun Gedung Wakil Rakyat yang seharusnya diisi dan dihuni oleh makhluk yang berintegritas malah berbalik seakan-akan menjadi safety tank kotor dan bau dari keberadaan pikiran kotor para oknum pengidap kelainan psikis ataupun gangguan kepribadian. 

Hiruk pikuknya pemberitaan menyangkut tentang proses penegakan hukum bagi yang bernasib sial (Koruptor) sepertinya tidak membuat terciptanya efek jera, yang ditandai dengan masih saja terjadi issue ditengah-tengah masyarakat menyangkut kredibilitas dan serta akuntabilitas para wakil rakyat. 

Salah satunya seperti yang beberapa hari terakhir ini terjadi di lingkungan DPRD Provinsi Jambi menyangkut tentang status hukum anggaran APBD 2027 yang akan datang yaitu senilai Rp. 25 Miliar yang dinilai dalam pelaksanaan tahapan pembahasannya telah terjadi praktek penyalahgunaan dan wewenang (Abuse of Power).

Dengan pokok persoalan adanya dugaan pelanggaran terhadap amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan serta terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan penekanan pada prinsip pengelolaan keuangan dan anggaran negara wajib menjunjung tinggi prinsip tertib, dikelola secara administratif dan fisik secara teratur dan disiplin.

Serta patut diduga kuat untuk diyakini telah terjadi pelanggaran terhadap amanat konstitusional sebagaimana yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Suatu potret buram dan kelam dunia perwakilan urusan kepentingan rakyat yang sepertinya telah disalah artikan dengan menganggap yang mereka wakili adalah kedaulatan yang juga seakan-akan gedung wakil rakyat dihuni dan diisi oleh sekelompok pemilik kepala berisikan pikiran-pikiran kotor yang tidak sama sekali memahami dan mengerti Azaz-Azaz Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). 

Terlepas dari fiksi hukum maka amat sangat tidak dapat diterima akal sehat para pihak yang berkompeten dalam polemik anggaran dimaksud tidak mengerti dan memahami jika AUPB yang setidak-tidaknya mengandung Dua Puluh Tiga (23) Azaz dan tercantum dalam beberapa Undang-Undang yang akumulasi kandungan azaznya bervariasi pada masing-masing Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tidak hanya sebatas akan tetapi juga diatur dalam Undang-Undanga Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Serta lebih cenderung berbuat dan bertindak berperan layaknya Revenant ataupupn Zombie atau dapat dinilai melebihi daripada apa yang disebutkan dalan adagium Manusia Serigala Bagi Manusia Lainnya (Homo Homini Lupus).

Secara normative dalam hukum positif di Indonesia, pelanggaran terhadap salah satu pasal atau ketentuan dalam suatu dokumen maupun peraturan perencanaan, antara lain perencanaan tata ruang, perencanaan pembangunan, maupun perencanaan anggaran) pada dasarnya melanggar Asas Legalitas (wetmatigheid van bestuur), Asas Kepastian Hukum, serta Asas Keterpaduan dan Keserasian.

Agar jabatan titipan rakyat tersebut benar-benar adalah sebuah kontrak moral dan amanah dari rakyat, dengan hal utama yaitu Representasi dan Kedaulatan di Tangan Rakyat dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raga akan tetap menjalankan Prinsip-Prinsip Demokrasi yang menyadari landasan utama mereka yang paling pundament dalam membuat kebijakan yaitu kesadaran atas filosofi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang di tuangkan dalam Sila ke Empat dan ke Lima Pancasila. 

Maka diperlukan langkah dan tindakan nyata penegakan hukum agar kredibilitas kedaulatan rakyat dapat dikembalikan keposisi semula dan tidak tersentuh oleh virus-virus makhluk Tiga Serangkai Gelap (Dark Triad), yaitu pengidap Narsisme, Psikopati, dan Machiavellianisme, yaitu yang terdiri atas orang-orang dengan cara berpikir yang cenderung egois, manipulatif, dan kurang memiliki rasa empati.

Demi ekspektasi dan kehormatan serta wibawah bangsa dimata dunia maka tidak ada jalan lain pihak berkompeten dalam penegakan hukum (Law Emforcement), apalagi perkara dimaksud bukan tidak termasuk kategori delik aduan, artinya secara normative Aparat Penegak Hukum khususnya pihak Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Jambi, berhak dan berwenang untk melakukan proses penegakan hukum dengan tetap mengedepankan azaz praduga tak bersalah dan dengan mempedomani pepatah melayu: “Tak Mungkin Ada Asap jika tak Ada Api” dapat melakukan proses hukum sebagaimana mestinya.  

Periksa secara komprehensip semua proses penganggaran berpolemik dimaksud yang dimulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan, dan semua element penganggaran yang tergabung dalam struktur kelembagaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pra Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi khususnya dari komisi sebagai mitra kerja dari kedua Organisasi Perangkat Daerah dimaksud guna dapat mengukur sejauh mana para pemegang kebijakan yang dimaksud mengerti dan memahami konsep, azaz, norma dan kaidah hukum perencanaan, tanpa adanya Mafia Anggaran Kekuasaan dan serta Mafia Kekuasaan Anggaran.   

Dengan poses penegakan hukum secara komprehensif maka akan tercipta Hukum yang mampu berbuat dan bertindak sebagaimana pendapat Plato yang mengilustrasikan bahwa pelanggaran hukum sebagai penyakit jiwa bagi pelakunya. Oleh karena itu, sanksi hukum harus berfungsi layaknya obat yang menyembuhkan moral pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. 

Hukum yang mengandung nilai-nilai filosofi efek jera (deterrence theory) yang menetapkan hukuman diberikan bukan semata-mata untuk membalas dendam, melainkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di masa depan dengan menciptakan rasa takut akan konsekuensi yang tidak menyenangkan.

Menyangkut akumulasi korupsi di lingkungan DPR-RI dan DPRD sebagaimana diatas selama hampir dua decade terakhir ini, menunjukan bahwa penegakan hukum menyangkut Kejahatan Kaum Terhormat (White Collar Crime) belum terlaksana sebagaimana konsep hasil pemikiran Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria. 

Dimana beliau (Cesare Beccaria), efek jera tidak bergantung pada seberapa kejam hukuman tersebut, melainkan pada tiga hal : Kepastian (Certainty) yang adalah elemen yang paling kuat mencegah kejahatan, Kecepatan (Celerity). Hukuman dijatuhkan sesegera mungkin setelah pelanggaran terjadi agar otak mengasosiasikan tindakan salah dengan konsekuensinya secara langsung. 

Serta Proporsionalitas (Severity) yang menekankan pada beratnya hukuman harus seimbang dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Jika hukuman terlalu ringan, maka otomatis orang akan meremehkannya; jika terlalu kejam, justru memicu kejahatan yang lebih nekat.

Agar polemik anggaran dimaksud tidak tenggelam dalam opini liar sesat dan menyesatkan di tengah-tengah masyarakat maka prioritas pelaksanaan penegakan hukum menggunakan azaz Kecepatan (Celerity), dan jika memang dapat untuk dibuktikan secara syah dan meyakinkan dihadapan kiranya tindakan hukum juga disertai dengan pendekatan Asumsi Rasionalitas. 

Dimana hukum dengan azaz, kaidah dan normanya harus dapat membuktikan secara terang benderang sebagaimana adagium Latin "In criminalibus probationes bedent esse luce clariores bukti harus lebih terang dari Cahaya (bukti harus lebih terang dari Cahaya)" 

Terangnya Sinar Hukum Pembuktian yang dapat menimbulkan kadar kwalitas efektivitas efek jera yang dapat terwujud sangat bergantung pada kondisi psikologis dan lingkungan individu terhadap konsekwensi dan ketepatan waktu yang secara psikis akan lebih mudah memengaruhi perilaku jika diberikan secara jelas dan relevan dengan perbuatan, bukan sekadar ancaman yang bersifat abstrak.

Masih dalam perspective kajian psikologi, regulasi emosi dan suara hati (hati nurani) saling bekerja sama sebagai mekanisme kendali diri dan kompas moral dalam mengambil Keputusan dimana pelanggaran sering kali terjadi karena rasionalisasi diri atau pelepasan moral (moral disengagement), bukan semata karena tidak tahu aturan. Jika seseorang terus membenarkan tindakannya, hukuman saja bisa gagal mengubah perilaku.(JPO-Direktur Eksektuive LSM Sembilan) 

0 Komentar

Komentar Dilarang Melanggar UU ITE