Oleh : Noviardi Ferzi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi pada 2026 masih memberi ruang untuk optimisme, tetapi bukan alasan untuk berpuas diri. Pada Triwulan I, ekonomi daerah tumbuh 4,87 persen secara year-on-year. Nilai PDRB Muaro Jambi pada periode itu tercatat Rp5.277,76 miliar atas dasar harga konstan.
Laju pertumbuhan kemudian melambat menjadi 4,05 persen pada Triwulan III, meski masih di atas pertumbuhan Provinsi Jambi yang mencapai 3,91 persen. Arah penurunan itu menunjukkan bahwa momentum ekonomi Muaro Jambi perlu dijaga, bukan sekadar dirayakan.
Fondasi ekonomi Muaro Jambi sebenarnya tidak buruk. Realisasi Pendapatan Asli Daerah hingga September 2026 mencapai Rp107,38 miliar, atau 60,64 persen dari target Rp177,09 miliar yang ditetapkan dalam APBD.
Bagi pemerintah kabupaten, capaian itu berarti masih ada ruang fiskal untuk memperkuat layanan publik dan mendorong kegiatan ekonomi. Persoalannya, ruang fiskal belum sepenuhnya menjadi tenaga pendorong bagi petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil.
Dukungan pembiayaan juga tampak besar. Muaro Jambi menjadi daerah dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat terbesar di Provinsi Jambi, mencapai Rp723,11 miliar kepada 7.396 debitur per 31 Juli 2026. Pada periode s.d. 30 Juni 2026, penyaluran KUR sudah mencapai Rp613,65 miliar kepada 6.244 debitur. Angka itu mengesankan.
Tetapi kredit bukan tujuan akhir. Nilai sebuah program pembiayaan diukur dari apakah modal itu benar-benar menambah produksi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bila penyaluran berhenti pada pencatatan debitur, dampaknya akan tipis.
Ketergantungan pada sektor primer tetap menjadi persoalan mendasar. Pertanian, perkebunan, dan kegiatan berbasis lahan masih menentukan wajah ekonomi Jambi. Pada Triwulan III 2026, sektor pertanian menyumbang sekitar 34,27 persen terhadap PDRB provinsi.
Bagi Muaro Jambi, ketergantungan ini berarti satu gangguan kecil-kekeringan, gagal panen, atau karhutla, dapat langsung menekan pendapatan rumah tangga dan perputaran ekonomi lokal. Bank Indonesia juga mencatat potensi perlambatan sektor pertanian dan perkebunan akibat ketidakstabilan iklim, El Nino, serta risiko kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, penguatan pertanian tidak boleh lagi diperlakukan sebagai program musiman. Irigasi, benih unggul, asuransi pertanian, pencegahan karhutla, dan pendampingan teknis harus menjadi bagian dari kebijakan yang berkesinambungan. Petani tidak hanya perlu bantuan ketika panen gagal. Mereka membutuhkan kepastian sejak sebelum tanam, akses air, harga yang layak, jalur pemasaran, dan perlindungan dari risiko.
Muaro Jambi juga perlu berhenti memandang komoditas hanya sebagai bahan mentah. Hasil pertanian dan perkebunan seharusnya diolah lebih jauh menjadi produk pangan, kerajinan, maupun bahan baku industri. Pengolahan lokal akan menaikkan nilai jual, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada harga komoditas di pasar. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi sertifikasi, pemasaran, pelatihan, serta kemitraan antara petani dan pelaku industri.
Belanja daerah pun harus lebih berani memilih arah. Anggaran sebaiknya tidak habis untuk kegiatan seremonial atau proyek yang sulit diukur dampaknya. Jalan pertanian, irigasi, pasar rakyat, pelatihan UMKM, dan kemudahan perizinan usaha jauh lebih berguna. Belanja produktif akan menciptakan efek berantai: petani menjual lebih banyak, pedagang bergerak, usaha kecil berkembang, dan tenaga kerja terserap.
Pengembangan kawasan industri juga menjadi ujian nyata. Penyelesaian kendala tata ruang di sekitar Kawasan Industri Kemingking membuka peluang investasi. Tetapi peluang itu hanya akan bermakna bila didukung akses jalan yang layak, tenaga kerja terampil, kepastian perizinan, dan keterlibatan masyarakat lokal. Tanpa itu, kawasan industri berisiko menjadi enclave: berdiri megah, tetapi tidak banyak menyentuh kehidupan ekonomi warga sekitarnya.
Muaro Jambi saat ini berada di persimpangan. Ekonominya masih tumbuh, pendapatan daerah relatif terjaga, dan pembiayaan usaha cukup tersedia. Namun, pertumbuhan yang baik tidak otomatis berarti kesejahteraan yang merata.
Tantangan pemerintah kabupaten adalah memastikan pertumbuhan itu dirasakan oleh petani, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok rentan. Bila gagal, angka pertumbuhan hanya akan menjadi pencatatan statistik. Bila berhasil, Muaro Jambi dapat tumbuh bukan sekadar cepat, tetapi juga lebih adil dan berkelanjutan.(JPO: Penulis Adalah Pengamat Ekonomi dan Dosen STIE Jambi)

0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE