BGN Keluarkan 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Program Difokuskan untuk Kelompok yang Lebih Membutuhkan


Jambipos Online, Jambi- Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan besar-besaran terhadap sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.637 sekolah di seluruh Indonesia resmi dikeluarkan dari daftar penerima manfaat program tersebut karena dinilai tidak lagi memenuhi skala prioritas, terutama sekolah-sekolah elite dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program MBG berjalan lebih tepat sasaran, sekaligus mencegah penggunaan anggaran negara untuk kelompok yang sebenarnya memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara mandiri.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengungkapkan kebijakan tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal,” ujar Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar.

Menurut Sudaryono, evaluasi terhadap sekolah penerima MBG dilakukan untuk mengembalikan orientasi program sesuai tujuan awal pemerintah. Program yang menggunakan anggaran negara tersebut semestinya diprioritaskan bagi masyarakat dan peserta didik yang lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Keberadaan sekolah dengan kemampuan ekonomi tinggi dalam daftar penerima dinilai perlu dievaluasi. Sebab, ketika kelompok yang relatif mampu masih mendapatkan fasilitas yang sama, sementara kelompok rentan membutuhkan perhatian lebih besar, prinsip pemerataan manfaat program berpotensi tidak berjalan optimal.

Penataan Penerima untuk Menghindari Salah Sasaran

Karena itu, BGN mengambil langkah penertiban dengan mengeluarkan sekolah-sekolah yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas.

Sudaryono menjelaskan, pada tahap awal pelaksanaan MBG, terdapat ketentuan bahwa dapur pelayanan atau SPPG harus memiliki penerima manfaat agar dapat beroperasi. Persyaratan tersebut dalam praktiknya memunculkan persoalan di lapangan.

Sejumlah pengelola dapur disebut berupaya mencari penerima manfaat, bahkan mendorong sekolah-sekolah yang sebenarnya bukan kelompok prioritas untuk ikut menerima program MBG.

“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua,” jelasnya.

BGN Evaluasi Sekolah dan Pengelola Dapur

Penertiban yang dilakukan BGN tidak hanya menyasar sekolah penerima manfaat, tetapi juga menyentuh tata kelola operasional dapur MBG.

Sudaryono menyebutkan, terdapat sekolah yang secara sukarela mengundurkan diri setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing. Namun, ada pula sekolah yang dikeluarkan melalui proses evaluasi langsung oleh BGN.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program, khususnya dalam menentukan penerima manfaat dan memastikan distribusi makanan tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan.

BGN juga memberikan tindakan terhadap pengelola dapur yang dinilai memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah-sekolah yang tidak semestinya menjadi penerima prioritas.

Bahkan, Sudaryono mengungkapkan bahwa sejumlah dapur yang dianggap melakukan pelanggaran telah ditutup.

“Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup,” pungkasnya.

Tantangan Menjaga Ketepatan Sasaran Program MBG

Kebijakan mengeluarkan 1.637 sekolah dari daftar penerima MBG menjadi salah satu langkah penting dalam pembenahan pelaksanaan program berskala nasional tersebut.

Di satu sisi, pemerintah dituntut memperluas jangkauan pemenuhan gizi bagi kelompok yang membutuhkan. Namun, di sisi lain, pelaksanaan program juga harus disertai pengawasan ketat agar anggaran negara tidak terjebak pada kepentingan operasional penyedia layanan semata.

Persoalan yang diungkapkan Sudaryono mengenai pengelola dapur yang memaksakan penyaluran memperlihatkan pentingnya pemisahan antara kepentingan keberlangsungan operasional SPPG dan kebutuhan riil masyarakat penerima manfaat.

Keberhasilan MBG pada akhirnya tidak cukup diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi ataupun jumlah makanan yang didistribusikan. Lebih dari itu, keberhasilan program harus dilihat dari ketepatan penerima, kualitas makanan, keberlanjutan pelayanan, serta dampak nyata terhadap pemenuhan gizi peserta didik dan kelompok sasaran lainnya.

Dengan penertiban tersebut, BGN diharapkan mampu memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga tujuan pemerataan gizi nasional dapat tercapai secara lebih efektif dan akuntabel.(JPO-AsenkLee)

0 Komentar

Komentar Dilarang Melanggar UU ITE