Kejati Jambi Tegaskan Tak Tangani Perkara Ade Erlanda, Isu Penggeledahan dan TPPU Dibantah

Kasi Penkum Kejati Jambi. (IST)

Jambipos Online, Jambi-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menegaskan tidak menangani perkara hukum yang menyeret nama pengusaha batu bara Ade Erlanda (AE). Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait dugaan kedatangan tim penyidik Kejati Jambi ke kediaman AE serta isu keterkaitannya dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasi Penkum Kejati Jambi Noly Wijaya kepada wartawan memastikan tidak ada tindakan hukum berupa penggeledahan maupun kegiatan penyidikan yang dilakukan di kediaman Ade Erlanda sebagaimana informasi yang beredar.

Penegasan ini sekaligus membantah spekulasi yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir di tengah masyarakat Kota Jambi.

Sebelumnya, beredar kabar mengenai dugaan kedatangan sejumlah orang yang disebut-sebut sebagai tim penyidik Kejati Jambi ke kediaman pribadi Ade Erlanda dan Yanti di kawasan Kota Baru, Kota Jambi.

Informasi tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan bahwa kedatangan tersebut berkaitan dengan penyelidikan atau penyidikan perkara TPPU yang disebut-sebut berhubungan dengan aktivitas bisnis batu bara.

Namun, berdasarkan penegasan Kejati Jambi, institusi tersebut tidak menangani perkara yang dimaksud. Dengan demikian, informasi mengenai adanya tindakan hukum Kejati Jambi di kediaman Ade Erlanda tidak dapat dibenarkan.

Isu TPPU dan Nama Ade Erlanda

Spekulasi semakin berkembang setelah nama Ade Erlanda dikaitkan dengan sejumlah pemberitaan mengenai perkara hukum yang berkaitan dengan sektor batu bara.

Seorang tokoh masyarakat Kota Jambi, Herman, sebelumnya menduga kedatangan tim penyidik ke kediaman Ade dan Yanti memiliki kaitan dengan dugaan TPPU.

“Kami menduga kedatangan tim penyidik Kejati Jambi ke rumah pribadi Ade Yanti di Kota Baru beberapa pekan lalu itu ada kaitannya dengan TPPU,” kata Herman.

Herman juga mengaitkan munculnya nama Ade Erlanda dengan pemberitaan mengenai perkara yang menyeret sejumlah pihak dalam kasus hukum di sektor batu bara.

Menurut dia, sejumlah pemberitaan yang beredar membuat nama Ade Erlanda ikut menjadi perhatian publik.

“Marak diberitakan bahwa Ade Erlanda diduga terlibat dalam beberapa kasus besar batu bara yang melibatkan sejumlah pihak,” ujarnya.

Namun, dugaan dan spekulasi tersebut belum dapat dijadikan sebagai kesimpulan mengenai keterlibatan seseorang dalam suatu perkara pidana. Status hukum dan keterkaitan seseorang dalam sebuah perkara harus didasarkan pada informasi resmi dari aparat penegak hukum serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konfirmasi Kejati Jambi

Untuk memastikan informasi tersebut, redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi, Noly Wijaya, melalui pesan WhatsApp.

Pesan konfirmasi tersebut diketahui telah dibaca, namun hingga berita ini disusun belum diperoleh jawaban lebih lanjut dari yang bersangkutan.

Sementara itu, konfirmasi juga telah dilakukan kepada Yanti Erlanda untuk meminta penjelasan mengenai kabar dugaan kedatangan tim penyidik ke kediamannya serta isu yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan perkara TPPU. Namun, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan dari Yanti Erlanda.

Kejati Jambi: Tidak Ada Penanganan Perkara

Di tengah simpang siurnya informasi yang berkembang, Kejati Jambi memberikan penegasan bahwa pihaknya tidak menangani perkara yang dikaitkan dengan Ade Erlanda.

Artinya, informasi mengenai adanya tindakan hukum Kejati Jambi di kediaman Ade Erlanda, termasuk dugaan penggeledahan, tidak sesuai dengan keterangan resmi institusi tersebut.

Penegasan ini penting untuk menghindari berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Dalam pemberitaan mengenai dugaan perkara hukum, informasi mengenai seseorang harus ditempatkan secara proporsional. Dugaan, asumsi, maupun pernyataan narasumber tidak dapat diposisikan sebagai fakta hukum sebelum terdapat penjelasan resmi dan bukti yang mendukung.

Redaksi juga tetap membuka ruang bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam kerja jurnalistik.

Dengan adanya bantahan dari Kejati Jambi tersebut, isu mengenai dugaan penggeledahan kediaman Ade Erlanda dan kaitannya dengan perkara TPPU masih sebatas informasi yang berkembang di masyarakat dan belum dapat dikonfirmasi sebagai tindakan hukum Kejati Jambi.(JPO-AsenkLeeSaragih)