Jambipos Online, Bandung- Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Sate, Bandung, Senin (17/8/2026), berlangsung dengan suasana yang berbeda dari pelaksanaan upacara kenegaraan pada umumnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan ruang khusus kepada masyarakat yang selama ini bekerja di sektor pelayanan dan pekerjaan lapangan. Area VIP yang biasanya identik dengan pejabat dan tamu penting justru ditempati oleh petani, nelayan, pengemudi ojek online (ojol), petugas kebersihan, hingga pekerja bangunan.
Sementara itu, para pejabat pemerintahan serta unsur TNI dan Polri ditempatkan di bagian depan area upacara.
Kebijakan tersebut menjadi simbol penghargaan Dedi Mulyadi terhadap masyarakat pekerja yang dinilai memiliki kontribusi langsung terhadap kehidupan sehari-hari dan pembangunan Jawa Barat.
Dedi menjelaskan, para petani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang menopang kebutuhan pangan. Demikian pula pengemudi ojol yang menjadi bagian dari mobilitas masyarakat perkotaan, petugas kebersihan yang setiap hari menjaga lingkungan tetap bersih, serta pekerja bangunan yang ikut membangun berbagai fasilitas publik.
Menurutnya, penghormatan terhadap kelompok pekerja tersebut tidak cukup hanya melalui seremoni. Kehadiran mereka di posisi terhormat dalam upacara kemerdekaan menjadi bentuk pengakuan bahwa pembangunan daerah tidak hanya digerakkan oleh birokrasi, tetapi juga oleh masyarakat yang bekerja setiap hari di lapangan.
Dedi Minta Maaf kepada Masyarakat Jawa Barat
Dalam pidatonya, Dedi juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang disorot adalah akses listrik. Dedi menyebut masih terdapat sekitar 80.000 warga Jawa Barat yang belum mendapatkan jaringan listrik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2027.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di tengah berbagai capaian pembangunan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Bagi Dedi, kemerdekaan tidak semata-mata dimaknai melalui upacara dan simbol kebangsaan. Kemerdekaan juga harus diterjemahkan ke dalam kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar secara layak.
Kesehatan Tak Boleh Membebani Masyarakat
Selain persoalan listrik, Dedi menyoroti layanan kesehatan. Ia menegaskan masyarakat tidak seharusnya pulang dari rumah sakit dengan membawa persoalan baru berupa utang akibat tidak mampu membayar biaya pengobatan.
Pernyataan tersebut menempatkan pelayanan kesehatan sebagai bagian penting dari agenda kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata Dedi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus kehilangan kemampuan ekonomi keluarganya.
Persoalan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, fasilitas kesehatan, serta lembaga terkait lainnya.
Kemerdekaan dan Pekerjaan Rumah Pemerintah
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Sate akhirnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Penempatan petani, nelayan, ojol, petugas kebersihan, dan pekerja bangunan di area VIP menjadi pesan politik dan sosial bahwa kelompok masyarakat pekerja harus mendapat tempat dalam agenda pembangunan.
Di sisi lain, pengakuan Dedi mengenai masih adanya warga yang belum menikmati listrik dan masyarakat yang menghadapi persoalan biaya kesehatan memperlihatkan bahwa pembangunan kesejahteraan di Jawa Barat masih menghadapi tantangan.
Dedi menekankan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi seorang diri. Dibutuhkan kerja bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun menjadi pengingat bahwa makna kemerdekaan harus dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah.
Bagi warga yang setiap hari bekerja di sawah, melaut, mengantar penumpang, membersihkan jalan, maupun membangun fasilitas, penghargaan bukan hanya soal ditempatkan di area VIP. Lebih jauh, kemerdekaan akan terasa ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, pelayanan publik mudah diakses, dan hasil pembangunan benar-benar meningkatkan kesejahteraan.(JPO-AsenkLee/Berbagaisumber)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE