Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly (kiri).

Perkuat Kepercayaan Publik terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah

Jambipos Online, Jambi -Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemkot Jambi berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut diserahkan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6/2026).

Hadir menerima laporan tersebut Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., didampingi Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif tersebut menjadi simbol sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Raihan opini WTP ke-10 secara berturut-turut menjadi capaian yang tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menggambarkan konsistensi Pemkot Jambi dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam sistem pemerintahan daerah, opini WTP diberikan BPK kepada pemerintah yang dinilai telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan informasi, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai.

Keberhasilan mempertahankan opini tersebut selama satu dekade berturut-turut menjadi indikator bahwa berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Pemkot Jambi berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menilai capaian tersebut menunjukkan kuatnya koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran tetap berada pada koridor hukum dan prinsip akuntabilitas.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 10 tahun berturut-turut merupakan modal penting bagi daerah dalam meningkatkan kepercayaan publik maupun investor. Namun demikian, predikat tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pembangunan, percepatan pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan tepat sasaran.

Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, capaian ini menjadi bukti bahwa Kota Jambi mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa tata kelola yang baik tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak boleh dimaknai sekadar sebagai prestasi administratif, tetapi harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

"Kami memandang opini WTP sebagai bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab. Karena itu, setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat harus terus ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga Kota Jambi," ujarnya. (JPO-ADV-AsenkLeeSaragih)